Lukisan Murah

Oleh : Teguh Prakoso
Dosen FKIP Universitas Terbuka Jakarta
Dalam beberapa tahun terakhir ini bangsa Indonesia seolah dibiasakan dengan berbagai kesulitan ekonomi, baik karena pengaruh global maupun dampak krisis yang telah terjadi berkepanjangan. Naiknya harga minyak mentah dunia, yang pada akhirnya berimplikasi pada naiknya harga BBM, serta merta menyebabkan efek domino yang mengular mengiringi naiknya komoditas penting ini. Rasanya kita pun perlu menelisik kembali rentetan bencana maha dahsyat yang silih-berganti menerpa Indonesia. Bencana ini oleh berbagai kalangan dikomentari dengan sudut pandang pemikiran yang sangat heterogen. Sebagian menyatakan sebagai peristiwa alam, tetapi tidak sedikit pula yang menganggapnya sebagai semiotika yang harus dimaknai sebagai kemurkaan sang Penguasa Jagad atas sebagian perilaku masyarakat Indonesia yang tidak mengutamakan estetika hidup manusia yang semestinya menjunjung tinggi keselarasan dalam berolah pikir, berolah rasa, dan berolah jiwa.

Jika seluruh warga bangsa Indonesia mau berintrospeksi, bersedia melihat cerca yang pernah diperbuat, bersedia mengakui kesalahan yang pernah dilakukan, tentu komentar yang saling menyalahkan yang sedang menjadi “tren” manakala musibah mendera, tentu tidak akan terjadi. Dapat dibayangkan seandainya setiap manusia mengetahui bagaimana semestinya mereka bersikap untuk menjaga keselarasan hidup, baik ketika berada di rumah sebagai anggota masyarakat, ketika di kantor sebagai pegawai yang bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, ketika di jalan sebagai komunitas jalan raya, maupun ketika berinteraksi dalam sebuah komunitas keluarga. Rasanya denyut kehidupan bermasyarakat akan berlangsung dengan penuh keharmonisan, saling tenggang rasa dan saling menghargai.

Yang kemudian menjadi pertanyaan pertama adalah mengapa orang gampang saling menyalahkan, mengapa orang selalu ingin menang sendiri, mengapa orang menjadi mudah tersinggung, dan mengapa pula sebuah komunitas tertentu memilih menyelesaikan masalah dengan aksi bakar atau tawur massal? Apakah bangsa Indonesia masih memiliki jati diri sebagai bangsa yang berbudaya sebagaimana cita-cita para pendiri Republik ini? Inilah pertanyaan yang sederhana, pertanyaan yang pendek, tetapi untuk menjawabnya tidak mungkin sesederhana dan sependek pertanyaannya.

Pemimpin adalah Teladan
Untuk menelusuri sikap yang lain, garis yang mudah ditarik untuk menghubungkan karakter sebagian warga bangsa Indonesia yang mulai aneh ini adalah bagaimana sikap kenegarawanan para pemimpin yang sedang atau pernah berkuasa. Tentu saja sikap yang dimaksud dalam konteks ini bukan sekadar patriotisme—karena notabene—mereka telah memilikinya. Sikap yang dituju adalah bagaimana perilaku mereka ketika tidak lagi berkuasa, atau malah tatkala mereka berkuasa.

Sentilan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Sindo, 16 Juli 2008, hlm.12) tentang hubungan personal para pemimpin Indonesia yang tidak harmonis dan tidak dapat meniru keteladanan M. Natsir adalah fakta yang benar adanya. Menurut Kalla, di Republik ini terdapat enam presiden, tetapi keenam presiden tersebut tidak ada yang saling ngomong. Bung Karno tidak bicara dengan Pak Harto (apalagi Pak Harto juga berusaha “menghitamkan” perjalanan hidup Bung Karno), Pak Harto tidak mau bicara dengan Habibie, Habibie tidak bicara dengan Gus Dur, Gus Dur tidak bicara dengan Mega, dan Ibu Mega tidak bicara dengan SBY. Inilah ironi karena mereka mestinya tidak demikian. Memang, sebagai manusia tentu wajar jika suatu ketika merasa ada ganjalan emosional karena adanya ketersinggungan atau kendala psikologis lainnya, tetapi mereka sepatutnya menyadari bahwa status negarawan sedang atau pernah disandang mereka.

Tanpa berusaha memberikan penilaian baik-buruknya karakter para negarawan Indonesia, sikap SBY yang senantiasa menyebut jasa para presiden sebelumnya adalah salah satu contoh keteladanan yang baik, meskipun mantan presiden yang disebut tidak pernah menggubris sikap yang elegan ini. Padahal, bangsa Indonesia sangat berharap, dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi, 17 Agustus misalnya, setiap mantan presiden duduk bersanding mengikuti jalannya upacara tersebut. Gus Dur memang pernah sekali menghadiri acara yang menunjukkan bagaimana kemerdekaan Indonesia harus ditempuh dengan kegigihan dan semangat kebangsaan yang sangat mendalam. Gus Dur pulalah yang pada hari Lebaran ini silaturahmi ke Presiden SBY.

Para pemimpin mungkin memang berbeda ideologis dan  berbeda pandangan, tetapi mestinya tidak secara pribadi karena mereka adalah teladan dan harus menjadi contoh. Memberikan kritik atau saran memang harus dilakukan, tetapi hendaknya tidak mengarah pada karakter individu, melainkan pada pemikiran atau pandangannya dan ini yang jarang terjadi di Indonesia. Sebaliknya, yang dikritik juga harus mampu memposisikan diri sebagai objek kritikan.

Yang menarik adalah jika kemudian muncul kebijakan pemerintah yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, maka mereka ini mencurigai sebagai kebijakan populis untuk kepentingan 2009. Apabila kecurigaan ini yang selalu dikedepankan, penulis berpandangan bahwa memang ada sesuatu yang kini mulai hilang dari jati diri sebagai bangsa yang berbudaya dan bermartabat karena tidak mengakui keberhasilan yang dicapai orang lain. Ada satu segi kehidupan masyarakat yang makin redup, dan bahkan hilang secara perlahan-lahan, yakni menjaga kesadaran bahwa manusia hidup di tengah pluralitas budaya yang tentu saja harus menghormati adanya perbedaan-perbedaan yang ada dan berpikiran, sekali lagi, bahwa jabatan yang pernah atau sedang disandang hanyalah sebuah titipan dari sang Khalik penguasa jagad raya ini.

Jabatan adalah Amanah
Memandang jabatan sebagai amanah mudah diucapkan dan enak untuk diikrarkan. Ketika seorang pejabat disumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya, mereka menirukannya dengan lancar dengan menyebut nama sang penguasa alam, Tuhan Yang Maha Esa. Namun, ketika jabatan yang diemban itu berjalan dan kemudian harus berakhir, sumpah jabatan yang telah diikrarkan terasa sulit untuk diingat. Padahal, seorang negarawan “sejati” hendaknya benar-benar memahami ini sebagai sebuah amanah sehingga ketika melaksanakannya harus selalu eling (ingat) bahwa suatu saat nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya. Dengan demikian, ketika jabatan itu tidak lagi melekat dalam dirinya, sudah saatnya yang bersangkutan ikhlas melepaskannya dan berpikiran untuk terus memberikan sumbang saran yang konstruktif demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam membangun demokrasi, Indonesia meniru Barat yang memang telah menganutnya sejak lama, meskipun jumlah partai politik di Amerika misalnya, juga serupa dengan zaman Orde Baru. Yang masih perlu untuk diikuti adalah kedewasaan para negarawan Indonesia. Ketika Clinton tidak lagi menjadi Presiden Amerika Serikat, ia tetap berkiprah untuk bangsanya menjadi salah satu Duta PBB atas rekomendasi mantan pesaingnya. Atau, ketika Hillary Clinton memberikan selamat kepada lawan politik, yakni Obama ketika ia dipastikan memenangkan kandidat calon Presiden Amerika dari Partai Demokrat. Hal-hal semacam inilah yang mestinya diadopsi.

Meretas Lahirnya Negarawan “Sejati”
Negarawan “sejati” yang dimaksud dalam tulisan ini adalah negarawan yang paling tidak mampu mewadahi kepentingan lintas generasi dengan memahami betul keanekaragaman bangsa Indonesia serta memiliki semangat kebangsaan yang tidak diragukan lagi. Dalam kultur Jawa, satrio piningit—-sang ratu adil—yang diyakini bakal muncul sebenarnya bukan isapan jempol. Dalam sudut pandang strukturalisme Levi-Strauss, segala yang ada di dunia merupakan pengulangan-pengulangan dengan pola yang relatif tetap. Artinya, jika sekarang masyarakat hidup serba susah,  sementara bencana juga silih berganti, tentu suatu ketika akan lahir zaman baru karena mestinya bencana yang ada juga dimaknai sebagai pesan kewaspadaan sang pencipta. Agar dunia baru ini terwujud, munculnya calon negarawan “sejati” bukan hal sulit jika didukung oleh hal-hal sistem pemerintahan yang solid; pemikiran yang terbuka, kritis, dan cerdas; dan jiwa kepemimpinan yang kuat.

1. Sistem Pemerintahan yang Solid
Sistem perpolitikan yang sekarang berlaku di Indonesia, dalam satu sisi memang memiliki kelebihan, yakni lahirnya kebebasan masyarakat untuk menyampaikan gagasan atau pandangannya melalui saluran partai politik yang kini beragam. Jika di era Orde Baru, partai yang ada hanya tiga, dan yang dua lainnya juga hanya sebagai “boneka”, maka mulai 1999 patron ini berubah menjadi multipartai. Rakyat tidak lagi melihat para anggota dewan (DPR-RI) yang hanya terdiri atas bapak, ibu, dan anak layaknya sebelum zaman reformasi. Para gubernur/bupati/walikota dan presiden pun dipilih secara langsung yang kemunculan peluang untuk diplilih atas dasar rekomendasi dari partai politik dengan mengacu pada persyaratan tertentu. Sistem semacam ini tentu saja sangat elegan karena masing-masing kandidat dapat mengkampanyekan berbagai kebijakan yang akan dilakukan sesuai platform partai pengusungnya. Namun, menurut penulis, konsekuensi sistem ini berimbas pada kurang kokohnya pondasi pemerintahan yang sedang berkuasa. Kabinet SBY, juga Mega dan Gus Dur, diisi oleh para menteri dengan dua latar belakang, yakni memang ahli di bidangnya dan rekomendasi partai politik penopang pemerintah. Inilah yang mesti dicarikan bentuk kontrak politik yang jelas.

Sudah menjadi hal yang mahfum bahwa mereka yang berada dalam kategori kedua ini, meskipun sebenarnya banyak juga yang mumpuni (teladan), harus memiliki dua kaki. Akibatnya, ketika umur pemerintahan menjelang berakhir mereka tidak lagi berkonsentrasi menjalankan tugasnya sebagai menteri dengan baik. Tragedi menteri “menusuk dari belakang” dalam Kabinet Mega kemungkinan juga telah lahir “Kabinet SBY”.

Dalam sistem pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, munculnya gubernur atau bupati/walikota yang bukan berasal dari partai yang sama dengan pengusung pemerintah juga memperparah terwujudnya sistem pemerintahan yang solid. Tentu pembaca masih ingat bagaimana para bupati/walikota berani menolak kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Ini sungguh ironis. Atau, bagaimana beringasnya massa karena jagoannya kalah tipis dalam persaingan pemilihan kepala daerah. Mereka sangat brutal dan anarkis akibat ulah tidak sportif sang calon atau partai pengusungnya. Ikrar siap menag kalah sekadar isapan jempol belaka.

Jika ke depan Indonesia masih menganut sistem politik multipartai seperti sekarang, maka tradisi kerapuhan kabinet, atau “pembangkangan” para bupati/walikota menyikapi kebijakan pemerintah pusat, atau bakar-membakar akibat pilkada, dalam waktu-waktu mendatang akan kembali berulang. Oleh karena itu, munculnya wacana penyederhanaan multipartai selayaknya diapresiasi secara positif demi tegaknya Republik Indonesia yang diharapkan melahirkan negarawan “sejati” dengan dukungan sistem pemerintahan yang solid akan segera terwujud. Penyederhanaan tentu bukan lagi mengembalikan ke masa tripartai layaknya era Orde Baru.

2. Pemikiran yang Kritis, Terbuka, dan Cerdas
Selain memiliki wawasan kebangsaan yang baik, seorang calon negarawan “sejati” harus memiliki sikap yang kritis, terbuka, dan cerdas. Dalam konteks ini, seorang calon pemimpin bangsa mesti mau mendengar pendapat atau pandangan dari masyarakat, meskipun hal itu berseberangan. Agar hal ini berterima, tentu ia juga harus kritis dan cerdas dalam menaggapinya. Sungguh menyedihkan tatkala para petinggi Republik ini terjebak dalam budaya saling “meledek” melalui media massa. Sejatinya, setiap saran tentu harus disalurkan dengan cara yang santun dan jika ternyata ada masyarakat yang menyampaikannya dengan etika yang kurang pas, sudah seharusnya jika sang pemimpin ini tetap berkepala dingin dalam menanggapinya. Inilah hal yang sulit: bukankah presiden juga manusia?

Budaya komunikasi yang tidak menunjukkan tindakan terpuji ini pada akhirnya merembes pada para mantan pejabat lainnya. Terdapat indikasi bahwa mereka adakalanya tidak siap ketika harus melepas jabatan yang sejatinya adalah hanya “barang titipan”. Berbagai kritikan dilontarkan untuk “menyerang” kebijakan yang tengah dijalankan oleh pemerintah yang memiliki legitimasi kuat seolah-olah ketika pada saat berkuasa mereka memiliki kinerja yang cemerlang. Mereka berargumen bahwa di era terbuka ini pemerintah harus menanggapi kritik dengan lapang dada, bukan dengan merah telinga.

3. Jiwa Kepemimpinan yang “Kuat”
Sudah bukan menjadi hal yang awam jika masyarakat memiliki penilaian tersendiri pada enam orang presiden Republik Indonesia, mulai Soekarno sampai SBY. Keenam presiden ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing dengan tipikal kepemimpinan yang berbeda. Hal ini tidak aneh karena semangat zaman yang berkembang telah berubah. Terlepas dari keunggulan dan kekurangan masing-masing tokoh, seorang negarawan “sejati” hendaknya dibekali kepemimpinan yang kuat. Artinya, ada saat-saat ketika sebuah kebijakan harus diputuskan secara matang sehingga memerlukan pemikiran yang mendalam, tetapi ada pula kebijakan yang memang harus lahir dengan cepat, bahkan mungkin sedikit “keras”.

Meskipun naiknya BBM dapat dimaklumi karena siapapun Presiden Indonesia saat ini pasti akan dihadang tinggi harga minyak mentah dunia, kebijakan mengulur-ulur pengumuman naiknya harga BBM pada era SBY ini dipandang sebagai salah satu lemahnya pemerintahan SBY. Pada saat pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM sementara tanggal penentuannya masih abu-abu, masyarakatlah yang menjadi korban. Ketika ada pengumuman BBM naik, harga-harga kebutuhan pokok naik. Nah, ketika BBM benar-benar diumumkan naik, harga-harga naik lagi. Sungguh menyengsarakan.

Mudah-mudahan dalam masa yang akan datang, Indonesia memiliki seorang negarawan SEJATI yang akan mengantarkan Indonesia sebagai macan Asia gemah ripah loh jinawi. Semoga.[]